Jalan Poros Desa di Pati Baru Tertangani 6 Persen, Chandra Siapkan Anggaran Rp152 Miliar
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa penanganan infrastruktur jalan poros desa dan jalan pertanian menjadi pekerjaan rumah (PR) prioritas yang harus segera dituntaskan. Pasalnya, kondisi akses jalan tersebut berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat perdesaan, khususnya sektor pertanian.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Plt Bupati Risma Ardhi Chandra saat memimpin acara Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Pendanaan APBD 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati di Aula DPUTR, Selasa (10/11/2026).
Chandra memaparkan bahwa tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini telah mencapai sekitar 80 persen dan ditargetkan naik menjadi 83 persen pada tahun 2027. Namun, tantangan terbesar berada pada penanganan jalan poros desa yang baru menyentuh angka sekitar 6 persen.
Untuk mempercepat akselerasi perbaikan infrastruktur, Pemkab Pati mengagendakan alokasi anggaran perubahan sebesar Rp152 miliar yang mencakup perbaikan di 51 ruas jalan. Mengingat waktu pelaksanaan yang terbatas, Chandra meminta para kepala desa dan camat terjun langsung mengawal validitas titik ruas jalan yang akan dikerjakan agar tepat sasaran.
"Jalan poros desa ini PR kita, padahal ini jalan perekonomian desa, terutama jalan pertanian... Saya minta kepala desa ikut mengecek ruas jalan yang akan ditangani. Harus jelas, mulai kilometer berapa sampai kilometer berapa. Jangan sampai setelah dikerjakan justru muncul komplain," tegas Chandra di hadapan para kepala desa, Selasa (10/11/2026).
Sebagai langkah tindak lanjut aduan masyarakat termasuk dari media sosial, Pemkab Pati juga mengagendakan agenda turun ke lapangan menemui para kepala desa di 21 kecamatan mulai awal Desember mendatang. Selain itu, Pemkab tengah mengupayakan tambahan dana dari pusat melalui Kementerian Desa dengan potensi dukungan mencapai Rp200 miliar.
Alokasi Bantuan Keuangan Sarpras Pedesaan Rp74,6 Miliar Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan pada APBD Perubahan 2026 dialokasikan untuk 184 desa di 21 kecamatan dengan total 473 kegiatan.
"Rata-rata anggarannya sekitar Rp78,5 juta per kegiatan, sehingga total alokasinya mencapai sekitar Rp74,6 miliar," jelas Riyoso.
Riyoso menegaskan pencairan bantuan dilakukan sekaligus 100 persen. Oleh karena itu, para kepala desa diminta untuk langsung mengeksekusi pekerjaan tanpa menunda-nunda serta tertib administrasi guna mengantisipasi pengawasan ketat dari BPK maupun KPK.
"Begitu dana cair, segera laksanakan pekerjaannya. Jangan menunda-nunda. Kepala desa bertanggung jawab penuh, sehingga administrasi harus segera diselesaikan. Tidak ada toleransi untuk temuan," tandasnya.
Menjelang datangnya musim hujan pada Desember mendatang, Plt Bupati Chandra turut menginstruksikan jajaran pemerintah desa dan kecamatan agar memperkuat koordinasi normalisasi sungai bersama BPBD guna memetakan potensi titik luapan air.
